PPN Jasa Luar Negeri dan Cara Perhitungan Pajaknya

PPN Jasa Luar Negeri dan Cara Perhitungan Pajaknya

Pajak Pertambahan Nilai memiliki beberapa objek yang termuat di dalamnya seperti PPN dalam sektor ekspor dan impor Barang Kena Pajak (BKP). Selain itu juga terdapat objek pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP), baik dari dalam maupun luar Daerah Pabean atau Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean maupun PPN Jasa Luar Negeri.

Artikel ini akan membahas mengenai dasar hukum PPN Jasa Luar Negeri dan cara menghitungnya, serta ketentuan waktu terutang.

Dasar Hukum PPN Jasa Luar Negeri

PPN Jasa Luar Negeri dan Cara Perhitungan Pajaknya

Saat ini, sektor bisnis telah mengarah kepada era global yang semakin mengandalkan kecanggihan teknologi. Sehingga kegiatan seperti pemanfaatan Jasa Luar Negeri makin meningkat. Sehingga, pengenaan PPN Jasa Luar Negeri berpedoman pada dasar hukum yaitu:

  1. Pasal 4 Ayat 1 Huruf d dan e Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
  2. PMK-40/PMK 03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.
  3. PP Nomor 1 Tahun 2012.
  4. Surat Edaran SE-147/PJ/2010 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Perdagangan.

Batasan Transaksi Jasa Kena Pajak dari Luar Negeri

Selanjutnya, terdapat aturan tentang batasan untuk transaksi Jasa Kena Pajak dari luar negeri yang diatur dalam pasal 4 Ayat 1 SE-147/PJ/2010, bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dikenakan atas Jasa Luar Negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Penyerahan dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan yang bertempat tinggal di luar Daerah Pabean.
  2. Pengenaan Jasa Luar Negeri dapat dilakukan di dalam maupun di luar Daerah Pabean, selama kegiatan pemanfaatan jasa tidak menyebabkan Orang Pribadi atau Badan yang bertempat tinggal di luar Daerah Pabean menjadi subjek pajak dalam negeri.
  3. Aktivitas pemanfaatan Jasa Luar Negeri dilakukan di dalam Daerah Pabean.
  4. Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar negeri dimanfaatkan oleh siapapun dalam Daerah Pabean.
  5. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Jasa Luar Negeri tidak melihat status penggunanya, baik Orang Pribadi maupun Badan, atau telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun belum.

Saat Terutang PPN Jasa Luar Negeri

Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri bisa terutang, sebab terjadi ketika pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sedang dalam proses pembayaran atau baru saja dimulai. Dengan catatan pembayaran tersebut diterima sebelum penyerahan Jasa Luar Negeri.

Bagaimana ketentuan waktu pemanfaatannya?

  1. Waktu pemanfaatan jasa merupakan saat dimana Jasa Luar Negeri tersebut digunakan secara nyata digunakan oleh pihak yang berkepentingan.
  2. Ketika Jasa Luar Negeri dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya.
  3. Ketika terjadi penggantian Jasa Kena Pajak ditagih oleh pihak yang menyerahkan.
  4. Ketika harga perolehan Jasa Kena Pajak dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pengguna.
  5. Ketika ditandatanganinya kontrak dan perjanjian yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
  6. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas penggunaan Jasa Luar Negeri harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

[adrotate banner=”4″]

Menghitung PPN Jasa Luar Negeri

Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Luar Negeri yaitu 10% x jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Jasa Luar Negeri. Selain itu, cara tersebut dapat diterapkan antara pihak pemberi Jasa Luar Negeri dan pihak penerima sesuai kesepakatan.

Berapa Tarif Pengenaan Pajaknya?

Tarif pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah 10 % dari jumlah yang dibayarkan atau sesuai dengan kontrak, apabila dalam nilai kontrak sudah termasuk PPN maka pajak dihitung 10/110 kali jumlah yang dibayarkan atau yang seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan jasa kena pajak tersebut

Pajak yang dipungut harus disetorkan ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada masa yang sama dengan bulan penyetoran, SPT Masa PPN tersebut diperlakukan sebagai laporan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Contoh Kasus Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri

Perusahaan Sari Indah memiliki beban untuk membayar jasa tenaga ahli dari Malaysia yang telah memberikan pelatihan pengembangan personality pada perusahaannya. Harta tenaga ahli tersebut adalah sebesar Rp500.000.000,-.

Sementara tenaga ahli yang disebutkan meminta jumlah gaji yang diterima harus jumlah bersih termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga dalam hal ini, Anda dapat menerapkan rumus kedua  yaitu 10/110 x Rp500.000.000,- untuk menetapkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi beban dan harus Anda bayarkan untuk jasa tenaga kerja ahli tersebut.

Batas Waktu Penyetoran dan Pengisian SSP Pajak Pertambahan Nilai

Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean wajib disetorkan oleh wajib pajak melalui Bank Persepsi, Pos Indonesia atau giro pembayaran pajak. Batas waktu penyetoran atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau saat dimulainya pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean.

Pembayaran dan pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan melalui Klikpajak. Layanan Perpajakan Klikpajak membantu para Pengusaha Kena Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara mudah, cepat, dan praktis. Segera penuhi kewajiban pajak Anda dan dapatkan Bukti Penerimaan Elektronik yang SAH dan GRATIS selamanya. Daftarkan akun Anda sekarang juga di sini!

[adrotate banner=”8″]


PUBLISHED12 Nov 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: