Memahami Pengenaan PPh Final dalam PP 36 Tahun 2017

Memahami Pengenaan PPh Final dalam PP 36 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 atau PP 36 Tahun 2017 yang berlaku sejak 11 September 2017 mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Final atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. Pengenaan pajak ini dalam rangka melaksanakan Pasal 13 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Pengertian Penghasilan Tertentu

Menurut peraturan ini penghasilan tertentu adalah:

  1. Harta Bersih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 4 UU Pengampunan Pajak.
  2. Harta Bersih yang dimiliki wajib pajak hingga akhir tahun pajak terakhir. akan tetapi belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat 1 UU Pengampunan Pajak.
  3. Harta bersih yang dimiliki wajib pajak hingga akhir Tahun Pajak terakhir dan belum dilaporkan dalam SPT PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Tujuan Penyusunan PP 36 Tahun 2017

Tujuan PP 36 Tahun 17 ini disusun adalah untuk memberikan segala bentuk kemudahan, kesederhanaan, kepastian hukum dan keadilan bagi Wajib Pajak. Di samping itu, terbitnya peraturan pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dan juga diharapkan kedepannya terdapat persamaan perlakuan antara yang jujur membayar pajak dan mereka yang tidak membayar pajak dengan jujur.

Ketentuan ini berlaku baik bagi Wajib Pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak maupun wajib pajak yang tidak mengikuti pengampunan pajak.

Subjek PP 36 Tahun 2017

Aturan pemerintah ini diterapkan untuk:

  1. Wajib pajak peserta pengampunan pajak (Tax amnesty)
    1. Batal untuk repatriasi atau tidak menginvestasikan di Indonesia selama 3 tahun
    2. Mengalihkan harta keluar indonesia sebelum waktu 3 tahun
    3. Ditemukannya harta yang belum atau kurang diungkapkan di dalam SPT PPh
  2. Wajib pajak yang tidak mengikuti pengampunan pajak dalam hal ditemukannya harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 serta belum dilaporkan dalam SPT PPh

Objek PP 36 Tahun 2017

Objek peraturan ini adalah harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPT PPh atau SPH sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Pengampunan Pajak, meliputi:

  1. Harta bersih dalam SPT PPh terakhir yang disampaikan setelah berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak oleh wajib pajak yang telah memperoleh pengampunan pajak, akan tetapi tidak mencerminkan:

a. Harta bersih yang telah dilaporkan dalam SPT PPh dan disampaikan sebelum SPT PPh terakhir dan Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku.

b. Harta bersih bersumber dari penghasilan yang diperoleh pada Tahun Pajak terakhir.

c. Harta bersih bersumber dari setoran modal pemilik atau pemegang saham pada tahun pajak terakhir

  1. Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan akibat penyesuaian nilai harta berdasarkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Batasan Wajib Pajak Tertentu dalam PP 36 Tahun 2017

Wajib Pajak tertentu merupakan:

  1. Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak terlahir kurang dari Rp4,8 Miliar.
  2. Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan bruto selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak terakhir paling Rp632 Juta.
  3. Wajib Pajak yang mendapat penghasilan bruto dari usaha dan atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam poin 1 selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas.

Besaran Tarif PPh atas Penghasilan Berupa Harta Bersih

  1. Wajib Pajak Badan sebesar 25%
  2. Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 30%
  3. Wajib Pajak tertentu sebesar 12,5%

Perhitungan Pajak

Pengenaan PPh atas penghasilan berupa harta bersih diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan merupakan penghasilan tertentu yang terutang Pajak Penghasilan (PPh) Final

PPh Final = DPP × Tarif

Demikian penjelasan lengkap tentang PPh Final terutama penerapannya dalam PP 36 Tahun 2017.


PUBLISHED12 Dec 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: