Seperti Apa Pertimbangan DJP Mencari Potensi Pajak Bisnis Online?

Seperti Apa Pertimbangan DJP Mencari Potensi Pajak Bisnis Online?

Perkembangan bisnis berbasis internet atau online kian pesat di Indonesia. Tahun 2020, seluruh transaksi bisnis online (e-commerce) di Indonesia diprediksi akan mencapai nilai US$130 Miliar atau setara Rp15 Triliun sampai Rp 20 Triliun. Peluang besar ini harus dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih menggali potensi pajak bisnis online tersebut.

Bisnis Online, Lumbung Pajak Negara

Nilai transaksi online dan konsumen yang terus meningkat serta didukung masyarakat Indonesia termasuk pengguna aktif internet terbanyak di dunia, begitu menggairahkan para pelaku bisnis online. Bisnis online ini sangat menguntungkan bagi produsen dan konsumen. Para produsen mendapat kemudahan pemasaran dengan tidak mengeluarkan biaya promosi, biaya sewa tempat dan gaji karyawan yang dapat ditekan serendah mungkin. Para konsumen dapat melakukan pembelian di mana saja dan kapan saja dengan barang atau jasa yang ditawarkan lebih murah, praktis, dan nyaman.

Melihat peluang perolehan penghasilan besar dalam dunia bisnis online, nilai pajak yang dipungut atas penghasilan tersebut juga berpotensi besar. Atas dasar kepentingan ini, pemerintah dapat menjadikan bisnis online sebagai lumbung terbesar penerimaan negara dalam sektor pajak. Pemerintah diharapkan bergegas mengoptimalkan bisnis online sebagai sumber andalan penerimaan pajak negara, mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat.

Cara DJP Menelusuri Potensi Pajak Bisnis Online

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara bisnis e-commerce dan bisnis barang atau jasa lainnya. Pemerintah menganggap perdagangan bisnis online termasuk dalam perdagangan sektor informal. Hingga tulisan ini dibuat, pemerintah masih terus merumuskan aturan pajak e-commerce sesederhana mungkin sebagai dasar perpajakan terhadap pelaku bisnis online.

Jenis pajak yang dikenakan terhadap bisnis online pun sama dengan bisnis lainnya yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Sementara itu, produk-produk yang berpotensi dipungut pajak terdiri dari berbagai macam jenis seperti barang primer, barang sekunder hingga barang mewah yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga terus berusaha mencari potensi pajak bisnis online dengan berbagai pertimbangan seperti berikut:                              

  1. Mencari dan Menganalisa Data Pelaku E-Commerce 

    Salah satu cara yang diusahakan DJP untuk menelusuri potensi pajak online adalah dengan melakukan mekanisme pengumpulan data transaksi online lewat penghitungan statistik nilai angka Pendapatan Domestik Bruto (PDB) maupun dalam nilai konsumsi. Nantinya perekaman data dilakukan oleh badan Pusat Statistik (BPS) menyangkut nilai omzet, jenis investasi lokal dan asing, metode pembayaran, tenaga kerja dan penggunaan teknologi. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pendataan sehingga pemerintah dapat dengan mudah mencatat potensi pajak dari setiap transaksi jual beli online. Lewat pendataan ini juga dapat dilakukan analisa tentang daftar pelaku e-commerce juga kelengkapan lain agar regulasi yang nanti diterapkan akan sepenuhnya adil dan tidak memberatkan Wajib Pajak.

  2. Menyebarkan Edukasi dan Awareness tentang Pajak Bisnis Online 

    Banyak yang mengkritik usaha pemerintah untuk membentuk regulasi bisnis online adalah langkah yang terlalu cepat dan terburu-buru. Sementara untuk edukasi pajak sendiri terutama dalam penerapannya secara online masih belum dimengerti oleh semua Wajib Pajak secara merata. Dari kacamata pengusaha, pajak masih diartikan sebagai beban dan dianggap hanya untuk Badan Usaha yang bergerak offline. Oleh karena itu, pertimbangan tentang memperluas edukasi dan awareness tentang pajak bisnis online adalah salah satu cara untuk memperluas potensi Wajib Pajak yang diinginkan.

  3. Mempertimbangkan Keringanan bagi Pelaku UKM

DJP juga terus mencari solusi yang mempertimbangkan keringanan tarif pajak untuk pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar terwujudnya keadilan bagi pelaku UKM sekaligus memperluas perkembangannya di Indonesia.

Poin utama setelah mengetahui potensi pajak bisnis online, diharapkan data-data statistik yang disajikan harus dapat diandalkan dan persaingan yang terjadi harus sesuai prinsip keseimbangan serta menitikberatkan bagaimana para Wajib Pajak khususnya pelaku bisnis online patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini tentu menjadi tugas pemerintah terlebih dalam hal ini adalah DJP untuk mengupayakan pengoptimalan penerimaan pajak bisnis online, tentunya dengan dukungan seluruh mayarakat Indonesia.


PUBLISHED15 Oct 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: