Target Pendapatan Harbolnas 2018 dan Pajak Dagang Elektronik di Indonesia yang Wajib Anda Ketahui

Target Pendapatan Harbolnas 2018 dan Pajak Dagang Elektronik di Indonesia yang Wajib Anda Ketahui

Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang akan jatuh pada tanggal 12 Desember (12/12) mendatang diperkirakan akan meraih total transaksi hingga Rp7 Triliun. Target ini diyakini akan terwujud melihat geliat perdagangan elektronik serta antusiasme masyarakat semakin meningkat.

Gelaran pesta belanja online tahunan pada tahun 2018 diklaim menjadi yang terbesar. Salah satunya karena akan diramaikan oleh lebih dari 300 pelaku e-commerce. Selain marketplace, terdapat fashion dan kecantikan, makanan dan minuman, elektronik, groceries, furnitur, otomotif, jasa, travel, dan sebagainya.

Potensi Besar Indonesia dalam Industri Digital

Indonesia memiliki potensi besar dalam industri digital. Menurut Morgan Stanley, lembaga keuangan terbesar di Indonesia, industri digital diperkirakan akan meroket di Indonesia. Salah satu kunci faktor semakin naiknya nilai ekonomi Indonesia adalah digitalisasi melalui tiga pilar utama yaitu perdagangan elektronik, uang elektronik dan teknologi finansial.

Persentase nilai penjualan dari perdagangan elektronik menyumbang angka 19% dari total aktivitas ritel pada tahun 2027. Proyeksi ini beriringan dengan data penjualan perdagangan elektronik Indonesia pada tahun 2022 yang diperkirakan mencapai USD 16,5 miliar atau sekitar Rp 219 triliun. Proyeksi tersebut juga semakin menggugah semangat pelaku e-commerce ataupun pedagang lokal agar semakin optimis merambah ranah perdagangan elektronik atau digital ini.

Pajak Dagang Elektronik di Indonesia

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) Tahun 2017-2019. Peta Jalan SPNBE 2017-2019 merupakan dokumen yang mengarahkan dan menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan perdagangan dimana transaksi di dalamnya berbasis serangkaian perangkat dan prosedur secara elektronik. Peraturan harus diperhatikan dan diterapkan oleh pedagang elektronik sebagai pedoman menjalani bisnisnya.

Selain memahami prosedur berdagang elektronik, pedagang juga wajib memahami pengenaan pajaknya.

1. Poin Penting Acuan Pelaksanaan Pajak Dagang Elektronik

Dalam pelaksanaan perpajakan tersebut memuat tiga poin penting sebagai acuan, antara lain: penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan, penyusunan tata cara pendaftaran bagi pedagang elektronik, dan persamaan perlakuan perpajakan.

2. Penyederhanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Aturan pemerintah dalam PP 23 Tahun 2018 memuat sejumlah fasilitas yang diberikan pemerintah bagi pengusaha UMKM. Hingga saat ini memang belum ada perbedaan perlakuan perpajakan antara pedagang konvensional dan elektronik. Maka dari itu, peraturan ini juga menyasar pedagang elektronik dengan omzet di bawah Rp4,8 Miliar.

3. Tata Cara Pendaftaran Usaha Perdagangan Elektronik

Anonimitas atas usaha dagang menjadi permasalahan utama DJP. Pedagang yang belum mendaftarkan usaha dan belum memiliki NPWP jumlahnya tidak sedikit. Peraturan tentang pendaftaran usaha dagang elektronik sebenarnya telah tertuang dalam UU No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Akan tetapi, aturan rinci tentang mekanisme belum menegaskan bagi pengusaha yang kerap mangkir dari kewajiban perpajakan.

4. Perlakuan Sama dalam Perpajakan

Persamaan perlakuan pajak merupakan penerapan asas keadilan bagi setiap Wajib Pajak. Asosiasi e-commerce Indonesia (AeCI) mengutarakan dua pokok pemikiran terkait rancangan kebijakan pajak dagang elektronik. Pertama, meminta uji publik sebelum kebijakan resmi diterbitkan untuk mengetahui respons pengusaha. Utamanya respons marketplace sebagai agen pajak yang berpotensi beban pekerjaan dan biaya pajaknya akan naik. Kedua, harapan agar aturan pajak dagang elektronik juga berlaku untuk platform lain seperti media sosial.

Pemerintah, khususnya otoritas pajak juga perlu mengedukasi kepada perkumpulan atau asosiasi pedagang elektronik dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran bayar pajak dan sosialisasi teknis pemenuhan kewajiban pajak.

Titik terang serta pengenaan pajak dagang elektronik yang berkeadilan semakin nyata terwujud. Maka dari itu, dibutuhkan komitmen atas peran dan kontribusi aktif pemerintah, wajib pajak, perbankan serta pengelola sistem informasi dan data Wajib Pajak.

Gelaran Harbolnas sebentar lagi dilangsungkan. Target transaksi perdagangan elektronik ini mencapai triliunan rupiah sehingga penting untuk mengenali pajak dagang elektronik yang diatur Pemerintah.


PUBLISHED10 Dec 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: