Memahami Pelaporan Pajak sebagai Bagian Terpenting dari Wajib Pajak

Memahami Pelaporan Pajak sebagai Bagian Terpenting dari Wajib Pajak

Elemen utama dalam setiap entitas pelaksanaan kewajiban perpajakan selain pembayaran pajak adalah pelaporan pajak. Pelaporan pajak dilakukan secara berkala oleh wajib pajak badan atau perusahaan berbadan hukum dengan pendekatan penghasilan dan menyertakan proyeksi profit yang diterima. Selain itu, perusahaan diharapkan juga melaporkan peredaran usahanya dan penghasilan lain di luar usaha secara real di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Pelaporan pajak berkala memiliki tujuan awal pengawasan pajak yang akuntabel. Dalam proses menuju akuntabel diperlukan pembenahan-pembenahan sistem data lokasi dan potensi yang valid. Data-data perpajakan ini sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya meningkatkan asas keadilan yang merata bagi masyarakat melalui kebijakan yang ada.

Faktor Penyebab Wajib Pajak Tidak Lapor Pajak

  1. Permasalahan utama dalam pengelolaan perpajakan di Indonesia adalah ketidakpatuhan wajib pajak yang memicu rendahnya rasio pajak. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan wajib pajak kurang memahami mengenai pelaporan perpajakan. Di sisi lain, wajib pajak yang telah paham pajak justru enggan dan sengaja untuk tidak patuh melaporkan SPT Masa maupun SPT Tahunan.
  2. Kedua, adanya opsi status wajib pajak NE (Non Efektif). Muncul pemikiran bahwa wajib pajak bisa melakukan status NE termasuk untuk pelaporan pajak. Sebagian wajib pajak menganggap memiliki hak untuk memilih SPT yang akan dilaporkan. Padahal sesuai dengan ketentuan perpajakan Indonesia, kewajiban pelaporan pajak telah melekat berdasarkan status wajib pajak. Wajib pajak wajib melaporkan SPT Masa dan Tahunan secara berkala dan bukan merupakan suatu pilihan. Wajib pajak yang menghendaki berstatus NE, berarti sudah tidak lagi melakukan aktivitas ekonomi sama sekali. Dengan keadaan ini wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP.
  3. Pemahaman wajib pajak yang masih rendah tentang pengetahuan perpajakan. Kondisi ini akan menghambat kelancaran pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak. Kemungkinan dampak yang terjadi seperti pelaporan yang seadanya, fiktif, dan tidak real. Sebagian wajib pajak juga ada yang masih abai dan tidak menempatkan administrasi pajak sebagai prioritas utama.  Keuntungan bisnis menjadi orientasi tanpa berusaha melaksanakan tanggung jawab sebagai wajib pajak.

Wajib Pajak Paham Dasar Perpajakan

Permasalahan pengabaian pelaporan pajak ini sebenarnya dapat dicegah sejak awal. Wajib pajak yang baru terdaftar didorong untuk lebih aktif menggali pengetahuan dan informasi mengenai kewajiban perpajakannya. Media elektronik menjadi salah satu alternatif untuk memperoleh pengetahuan pajak dengan mudah.

Bagi wajib pajak yang telah lama terdaftar, digerakkan untuk lebih responsif dan kontributif memenuhi kewajiban pajak terutama pelaporan pajak. Apabila wajib pajak menemui kendala teknis, para petugas pajak siap memberikan penjelasan lengkap dan pendampingan secara online atau datang langsung ke KPP.

Segala fasilitas perpajakan yang semakin mudah dan canggih, tidak lagi dapat menjadi alasan wajib pajak enggan melaporkan pajak. Informasi perpajakan pun sudah banyak dan terintegrasi di laman resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kesimpulannya, di samping ketersediaan fasilitas perpajakan, keterbukaan dan niat menjadi kunci utama wajib pajak untuk senantiasa memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik.


PUBLISHED11 Dec 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: