Ketahui Apa Saja yang Perlu Dibayarkan oleh Pajak UMKM? -

Ketahui Apa Saja yang Perlu Dibayarkan oleh Pajak UMKM?

UKM/UMKM adalah salah satu bentuk usaha yang gencar disosialisasikan oleh pemerintah karena dianggap memberikan dampak yang signifikan dan kontribusi yang besar bagi tingkat perekonomian di Indonesia secara mikro. Sebagai bentuk usaha, UMKM juga haruslah mengikuti peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah yaitu membayar pajak. Apakah Anda sudah mengetahui jenis pajak UMKM apa saja yang perlu dibayarkan? Simak penjelasan berikut ini.

UKM merupakan singkatan dari Usaha Kecil Menengah sedangkan UMKM adalah Usaha Mikro Kecil Menengah. Menurut Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 20 tahun 2008, untuk dapat mengklasifikasikan UMKM bisa dibedakan dari total omzet penjualan dan jumlah aset yang dimiliki. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), klasifikasi dapat ditambah lagi dengan jumlah karyawan.

Klasifikasi UMKM

Sebelum mengetahui jenis pajak UMKM yang harus dibayarkan, berikut ini adalah klasifikasi dari UMKM yang perlu Anda ketahui:

  1. Usaha Mikro (Industri Rumah Tangga)

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan. Pada dasarnya usaha mikro memiliki kriteria sendiri yaitu jumlah karyawan kurang dari 4, aset (kekayaan bersih) hingga Rp50 juta dan omset penjualan tahunan mencapai Rp300 juta.

  1. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha (bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan lain). Kriteria usaha kecil ini adalah jumlah karyawan antara 5–19 orang, aset bersih Rp50 juta–Rp600 juta dan omzet penjualan tahunan mulai dari Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar.

  1. Usaha Menengah

Sedangkan usaha menengah memiliki kriteria yaitu jumlah karyawan antara 20–99 orang, kekayaan bersih antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar dan omzet penjualan tahunan mulai dari Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

Jenis–Jenis Pajak yang Harus Dibayarkan UKM/UMKM

Setelah membahas mengenai definisi UKM dan UMKM, maka selanjutnya akan membahas mengenai jenis–jenis pajak UMKM yang harus dibayarkan. Pada dasarnya yang harus dibayarkan oleh UKM/UMKM bergantung pada jenis transaksi yang dilakukan dan jumlah omzet penjualan per tahunnya. Namun, setidaknya berikut ini adalah beberapa pajak yang harus dibayarkan oleh UKM/UMKM:

  1. PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final (pajak ini berlaku jika usaha memiliki sewa gedung atau kantor, omzet penjualan dan lain sebagainya)
  2. PPh Pasal 21 jika memiliki pegawai
  3. PPh Pasal 23 jika ada transaksi pembelian jasa

Berbeda dengan karyawan yang memiliki PTKP, maka pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha adalah PPh Final. Pajak ini merupakan nama lain dari PPh Pasal 4 Ayat 2, di mana dalam pajak ini ada berbagai macam objek pajak yang harus dikenakan pajak seperti sewa bangunan, jasa konstruksi, obligasi, peredaran bruto omzet usaha dan lain sebagainya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, PPh Final untuk pajak UKM adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto atau omzet di bawah Rp4,8 miliar dalam setahun. Jadi semua transaksi penjualan Anda per bulan harus dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dikalikan 0, 5%. Pajak Final yang berlaku sebesar 0,5% sesuai keputusan oleh pemerintah untuk mendukung perekonomian dalam negeri dan meningkatkan gairah pada pelaku bisnis.

Tentunya dengan peraturan ini diharapkan para pelaku bisnis dapat melakukan pembayaran pajak secara teratur dan tepat waktu tanpa mengganggu omzet dari kegiatan perekonomian.


PUBLISHED10 Aug 2018
Novia Widya Utami
Novia Widya Utami

SHARE THIS ARTICLE: