Ketahui Jenis Penghasilan, Pihak Pemotong dan Penerima PPh 23

Ketahui Jenis Penghasilan, Pihak Pemotong dan Penerima PPh 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkannya kepada kantor pajak.

Siapakah Pihak Pemotong PPh 23?

  1. Badan Pemerintah.
  2. Subjek Pajak Badan dalam negeri.
  3. Penyelenggaraan kegiatan.
  4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
  5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
  6. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak, di antaranya:
    • Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
    • Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Penerima Penghasilan Dipotong PPh 23

Terdapat dua penerima penghasilan dipotong PPh Pasal 23 yaitu:

  1. Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi atau Badan.
  2. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Jenis Penghasilan yang Dipotong PPh 23

  1. Dividen.
  2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
  3. Royalti.
  4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
  5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).
  6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

Jenis Penghasilan yang Dikecualikan PPh Pasal 23

  1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
  2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
  3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, dan BUMN/BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:
    1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
    2. Bagi PT, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor;
    3. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
    4. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya;
    5. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.


PUBLISHED03 Sep 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: