Apa Saja Jenis-Jenis Kredit Pajak? Ketahui Penjelasan Lengkapnya

Apa Saja Jenis-Jenis Kredit Pajak? Ketahui Penjelasan Lengkapnya

Kredit pajak merupakan perhitungan Pajak Penghasilan yang telah dibayar atau dipungut di muka dengan jumlah pajak yang terutang pada akhir Tahun Pajak. Seperti yang telah diketahui secara umum, di Indonesia para Wajib Pajak dikenakan pajak pada saat penghasilan diperoleh atau diterima yang bersifat tidak Final atau dapat dijadikan sebagai kredit pajak. Untuk mengetahui lebih jauh tentang kredit pajak, Anda harus mengetahui apa saja jenis-jenis kredit pajak. Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002, beberapa jenis Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan sebagai berikut:

PPh Pasal 22

Pajak ini dipungut oleh Bendahara Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Negara lainnya. PPh Pasal 22 berkenaan dengan pemotongan PPh dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Tarif pajaknya sebagai berikut:

1. Impor

Memiliki API (Angka Pengenal Impor) = 2,5% x Nilai Impor (CIF + BM)

Tidak memiliki API = 7,5% x Nilai Impor

Lelang =  7,5% x Nilai Jual Lelang

2. Atas pembelian barang yang dipungut oleh pemungut pajak yaitu = 1,5% x Harga Pembelian

3. Yang wajib dipungut oleh industri dan eksportir bergerak di sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul. Yaitu sebesar 0,5% x Harga Pembelian tidak termasuk PPN.

4. Atas penjualan hasil produksi atau pembelian yang dilakukan oleh Badan Usaha yang bergerak dibidang tertentu sebagai berikut:

  • Bidang industri semen = 0,25% x DPP PPN.
  • Industri baja = 0,3% x DPP PPN.
  • Industri kertas = 0,1% x DPP PPN.
  • Tarif PPh Pasal 22 yang ditetapkan untuk Pertamina dan Badan Usaha lain yang bergerak di bidang bahan bakar minyak dengan rincian yang berbeda.

PPh Pasal 23

Pajak ini sehubungan dengan pemotongan PPh dari dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan serta imbalan lain. Pajak ini dipotong atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal. Selain itu juga berasal dari penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah. Saat terutangnya pajak ini terjadi pada akhir bulan dilakukannya pembayaran. Atau akhir bulan terutangnya penghasilan bersangkutan, mana yang terjadi lebih dulu. Pemotong pajak dilakukan oleh Badan Pemerintah, subjek pajak Badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak.

Tarif pajaknya sebagai berikut:

  1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan lain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Atau yang diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan.
  2. Sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto terhadap sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kecuali sewa tanah dan bangunan final tax.
  3. Sebesar 2% untuk imbalan sehubungan dengan jasa lain, misalnya jasa manajemen, jasa kesehatan, dan lain sebagainya.

PPh Pasal 24

PPh Pasal 24 ini mengatur tentang perhitungan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan. Pengkreditan pajak luar negeri ini dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di dalam negeri (Indonesia). Indonesia sendiri menganut tax credit yang ordinary credit method-nya dengan menerapkan per country limitation. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan dengan cara sebagai berikut:

  1. Penggabungan penghasilan dari usaha yang dilakukan dalam Tahun Pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Hal ini dikenal dengan sebutan accrual basis.
  2. Penggabungan penghasilan lainnya yang dilakukan dalam Tahun Pajak diterimanya penghasilan tersebut. Dikenal dengan cash basic.
  3. Penggabungan penghasilan yang berupa dividen yang dilakukan dalam Tahun Pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan.

Batas maksimum kredit pajak diambil dari yang terendah dari 3 unsur perhitungan berikut:

  1. Jumlah pajak yang terutang atau telah dibayar di luar negeri.
  2. Perhitungan (penghasilan luar negeri: seluruh Penghasilan Kena Pajak) x PPh atas seluruh yang dikenakan tarif Pasal 17.
  3. Jumlah pajak terutang untuk seluruh Penghasilan Kena Pajak. Dalam hal ini, Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri.

Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak harus dilakukan oleh masing-masing negara tersebut. Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang dialami oleh Wajib Pajak di luar negeri tidak boleh dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima di dalam negeri.

PPh Pasal 25 

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, ada istilah yang dikenal dengan cicilan bulan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan Pasal 25 ini yang merupakan pembayaran pajak penghasilan dengan sistem angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam pembayaran pajak tahunannya. Adapun sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 25 yaitu Wajib Pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan. Sanksi tersebut dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga pembayaran dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Anda menjadi tahu tentang apa saja jenis-jenis kredit pajak. Jadi, bagi Anda yang dalam Tahun Pajak berjalan harus melunasi pajak, Anda dapat mengkreditkan pajak tersebut. Tentu saja berpacu pada aturan mengenai kredit pajak. Aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP).


PUBLISHED19 Oct 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: