Gaji Minimum Kena Pajak 2020, Seperti Apa? - Klikpajak
Mitra Pajak Resmi

Sejak bulan Juni 2016, Kementerian Keuangan telah menetapkan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari semula Rp36 juta satu tahun atau Rp3 juta setiap bulan menjadi Rp 54 juta satu tahun atau Rp 4,5 juta satu bulan. Dengan ketentuan PTKP terbaru, gaji minimum kena pajak 2020 adalah Rp4,5 juta atau dibebaskan dari bayar pajak.

Selain itu, masyarakat berpenghasilan di bawah Rp4,5 juta satu bulan juga tidak diwajibkan membayar pajak, namun perusahaan tetap melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Dasar Hukum Kenaikan Gaji Minimum Kena Pajak 2020

Peraturan PPN dan PBB Terbaru, Simak dan Cermati Detailnya!

Pemerintah akan mengubah ketentuan baseline Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam draf rancangan awal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, menjelaskan bahwa kebijakan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun dinaikkan menjadi minimal Rp 36 juta dari ambang batas dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) terdahulu sebesar Rp 15,84 juta. Hal ini berarti wajib pajak yang menerima penghasilan atau pendapatan sebesar Rp 3 juta wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan dikenai Pajak Penghasilan (PPh).

Seperti yang Anda ketahui, nilai PTKP yang berlaku hingga sekarang ini adalah angka Rp 54 juta atau untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan Rp 4,5 juta per bulan, tentu memiliki nilai lebih rendah. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/ PMK.010/ 2016 yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2016 dan menjadi dasar ketentuan gaji minimun kena pajak 2020.

Tujuan Dinaikannya Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Lalu, apa sebenarnya tujuan utamanya dinaikannya batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?

Tujuan dari diterbitkannya kebijakan kenaikan batas PTKP ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat. Dengan kenaikan batas penghasilan yang dikenakan pajak atau PTKP tersebut akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk konsumsi rumah tangga dan investasinya.

Kenaikan PTKP yang berakibat bebas bayar pajak, diharapkan dapat kembali memperkuat daya beli masyarakat yang sempat terpuruk akibat pelemahan ekonomi nasional dan dunia, termasuk harga komoditas yang anjlok.

Baca Juga: Informasi PTKP PPh 21 2019, Simak dan Pahami Perhitungannya 

Bagaimana Menentukan Besarnya PTKP?

Proses dalam penentuan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak akan dilihat dari keadaan gaji awal tahun seseorang dan tidak akan berubah sepanjang tahun tersebut. Jumlah PTKP juga mengalami perkembangan mengikuti kondisi perekonomian nasional secara umum. Namun jumlah PTKP tidak sama dengan UMR (Upah Minimum Regional).

Pada saat perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 WP Orang Pribadi, penghasilan Anda pada periode pajak selama satu tahun akan dikurangkan dengan total nilai PTKP yang berlaku saat ini.

Atas dasar peraturan dari Menteri Keuangan, besaran nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku pada Tahun 2018, bagi WP Kawin, Kawin, dan WP Kawin dimana penghasilan suami atau istri digabung dengan Tanggungan maksimal 3 orang anak.

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak di Indonesia

Kebijakan pemerintah menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak disahkan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016 tanggal 27 Juni 2016. Berikut adalah nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku saat ini:

  1. Wajib Pajak: Rp 54.000.000
  2. Wajib Pajak Kawin: Ditambah Rp 4.500.000
  3. Wajib Pajak maksimal 3 anak/ tanggungan: Ditambah Rp 4.500.000
  4. Penghasilan suami istri digabung: Ditambah Rp 54.000.000

 

Gaji Tidak Kena Pajak, Perusahaan Wajib Lapor SPT PPh 21

PTKP 2018, Nilai dan Kategorisasinya Belum Berubah

SPT PPh 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21) adalah kewajiban pajak yang dilaporkan oleh WP Badan (Perusahaan) yang memotong PPh Pasal 21 dari gaji atau penghasilan karyawannya. Jika penghasilan karyawan dalam satu tahun pajak tidak lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak, artinya tidak akan ada PPh Pasal 21 yang harus dibayar karyawan tersebut.

Perusahaan tidak akan mengenakan atau memotong penghasilan karyawannya. Meskipun tidak ada PPh 21 yang dipotong atas penghasilan karyawan dalam satu tahun yang tidak melebihi PTKP, Anda sebagai pemberi kerja dan pemotong pajak tetap harus menerbitkan Bukti Potong 1721 A1/ A2.

Batas pelaporan SPT Pajak Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi adalah setiap tanggal 31 Maret. Sedangkan bagi Wajib Pajak Badan adalah setiap tanggal 30 April. Bagi Anda yang memiliki penghasilan di bawah nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tidak perlu membayar kewajiban pajak penghasilan, namun tetap melaporkan SPT Pajak Tahunan.

Klikpajak merupakan salah satu Aplikasi Penyedia Jasa (ASP) mitra resmi Dirjen Pajak. Layanan perpajakan online ini menyediakan berbagai informasi perpajakan terbaru dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan.

Klikpajak membantu meringankan beban Anda dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak dengan mudah, cepat, praktis, dan gratis selamanya. Gabung dan daftarkan akun Anda sekarang di sini!

loading