Memahami Pelaksanaan PPh Pasal 15 atas Kegiatan Usaha Tertentu

Memahami Pelaksanaan PPh Pasal 15 atas Kegiatan Usaha Tertentu

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada beberapa wajib pajak yang bergerak dalam kegiatan usaha tertentu. Dimana wajib pajak tersebut mengalami kesulitan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, sehingga tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam PPh 15 ini.

Kegiatan Usaha PPh 15

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, sampai saat ini kegiatan usaha yang dikenakan salah satu jenis pajak penghasilan ini adalah:

  1. Charter Penerbangan Dalam Negeri
  2. Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
  3. Perusahaan Pelayaran dan Penerbangan Luar Negeri
  4. Wajib pajak yang berkegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak
  5. Wajib pajak luar negeri yang memiliki kantor perwakilan dagang di Indonesia

Objek Pajak

Objek pajak PPh 15 adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima oleh badan/perusahaan Anda berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

Penghitungan PPh Pasal 15

Besarnya pajak penghasilan yang harus disetor dan dipotong sendiri oleh badan atau perusahaan Anda adalah dengan mengalikan tarif efektif dan Peredaran Bruto yang diterima berdasarkan perjanjian charter.

Pemotongan PPh Pasal 15 atas penghasilan berdasarkan perjanjian charter dilakukan pada saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti.

Tarif dan Dasar Pengenaan PPh 15

  1. Perusahaan Pelayaran

Laba bersih = 60% x Omzet Bruto

Pajak Penghasilan = 1,8% x Omzet Bruto

  1. Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

Laba Bersih = 4% x Omzet Bruto

Pajak Penghasilan = 1,2% x Omzet Bruto

  1. Pelayaran Asing dan/atau Perusahaan Maskapai Penerbangan, namun tidak melakukan P3B

Laba Bersih = 1% x Nilai Ekspor Bruto

Penyelesaian Pajak Penghasilan = 0,44% x Nilai ekspor Bruto

  1. Pihak yang Melakukan Kemitraan dalam Perjanjian BOT

Pajak Penghasilan = 5% x bruto nilai tertinggi nilai pasar dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Contoh Penghitungan PPh 15

Penghitungan PPh pasal 15 atas penghasilan sewa kapal milik perusahaan dalam negeri. PT Maju Jaya membayar atas sewa kapal kepada PT Karya Bersama sebesar Rp50 Juta.

Penghasilan sewa kapal = Rp50 Juta

Tarif PPh pasal 15 = 1,2%

PPh yang harus dipotong sama dengan Rp50 Juta × 1,2% = Rp600.000

Pembayaran PPh Pasal 15

Pembayaran PPh Pasal 15 secara mandiri oleh badan atau perusahaan Penerbangan Dalam Negeri (pencharter) melalui pemotongan. Penyetoran atas PPh 15 dilakukan oleh pencharter paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

Cara Pembayaran

Pencharter harus menyetorkan PPh pasal 15 kepada bank atau pos persepsi dengan cara menyampaikan SSP atau kode billing melalui: teller bank atau pos persepsi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet banking, mobile banking, EDC atau sarana lainnya.

Anda akan mendapatkan lembar Bukti Penerimaan Negara sebagai bukti pembayaran yang berisi mengenai data pembayaran yang dilakukan. Data yang tertera di antaranya identitas pembayar, jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, dan Nomor Tanda Penerimaan Negara atau NTPN.

Pelaporan SPT

Pelaporan SPT masa PPh Pasal 15 oleh wajib pajak dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah penyetoran pajak.

Demikian pembahasan singkat mengenai ketentuan PPh Pasal 15 dari cara menghitung, menyetorkan hingga melaporkan. Semoga bermanfaat. Bangga Bayar Pajak!


PUBLISHED13 Dec 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: